Lembaga Kajian Kebijakan yang Tertidur: Mengapa PGRI Gagal Menjadi Benteng Pertama yang Menolak Pergantian Kurikulum yang Terlalu Instan?

“Ganti menteri, ganti kurikulum.” Seloroh sinis ini telah menjadi rahasia umum sekaligus momok menakutkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Setiap kali tampuk kepemimpinan di kementerian pendidikan berpindah, cetak biru pendidikan nasional seolah harus dirombak total. Guru di garis depan dipaksa melakukan reset paksa terhadap metode mengajar, sistem penilaian, hingga tumpukan administrasi yang menguras energi.

Di tengah badai eksperimen kebijakan yang datang silih berganti secara instan ini, publik dan para pendidik bertanya-tanya: Di mana suara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)? Sebagai organisasi profesi terbesar yang memiliki perangkat kelembagaan lengkap, PGRI seharusnya berfungsi sebagai think tank (lembaga kajian) sekaligus benteng pertama yang menguji, mengkritisi, bahkan menolak kebijakan kurikulum tiruan yang belum matang. Mengapa lembaga kajian kebijakan organisasi terkesan “tertidur” saat guru dijadikan kelinci percobaan?

Kelumpuhan Intelektual: Lembaga Kajian yang Berubah Jadi Penonton

Secara struktural, organisasi ini memiliki dewan pakar, badan kajian, serta akses ke ribuan akademisi pendidikan di berbagai daerah. Secara teori, mereka memiliki kapasitas untuk melakukan riset tandingan (counter-research) guna menguji apakah sebuah kurikulum baru benar-benar aplikatif di lapangan atau sekadar proyek mercusuar elit birokrasi.

Namun realitanya, lembaga kajian ini sering kali lumpuh sebelum bertarung. Alih-alih merilis kajian akademis yang independen, kritis, dan berbasis data empiris dari ruang-ruang kelas yang minim fasilitas, organisasi lebih sering mengambil posisi pasif. Mereka memosisikan diri sebagai penonton yang baru bersuara setelah regulasi kurikulum tersebut resmi disahkan dan diketuk palu oleh pemerintah.

Jebakan Kompromi Politik dan Proyek Jasa Pelatihan

Mengapa benteng pertahanan itu begitu mudah runtuh dan melunak terhadap kebijakan kurikulum instan? Salah satu jawaban pragmatisnya terletak pada sindrom ketergantungan proyek.

Pergantian kurikulum selalu diikuti oleh anggaran raksasa untuk proyek turunan: mulai dari diklat (pendidikan dan pelatihan) guru, seminar sosialisasi, hingga pencetakan buku-buku panduan baru. Di sinilah terjadi pelemahan daya tawar moral. Ketika pengurus organisasi di tingkat pusat maupun daerah dilibatkan sebagai fasilitator, instruktur nasional, atau penyedia jasa pelatihan dalam ekosistem kurikulum baru tersebut, kritik objektif otomatis akan tersumbat. Sulit menolak sebuah kebijakan instan jika di saat yang sama organisasi atau oknum pengurusnya ikut menikmati kucuran anggaran sosialisasi dari kebijakan tersebut.

Keengganan Menjadi Oposisi Kebijakan Pendidikan

Ada ketakutan kultural di dalam tubuh organisasi untuk memosisikan diri sebagai mitra kritis yang konfrontatif terhadap Kementerian Pendidikan. Paradigma lama yang menganggap organisasi profesi harus selalu “bersinergi” dan “tegak lurus” dengan pemerintah daerah maupun pusat membuat taring organisasi tumpul.

Sinergi yang salah kaprah ini membuat organisasi enggan menyuarakan penolakan radikal, meskipun mereka tahu guru-guru di daerah terpencil menangis karena dipaksa mengisi aplikasi penilaian kurikulum baru tanpa pasokan listrik dan internet yang stabil. Organisasi lebih memilih jalan aman: menyetujui kurikulumnya terlebih dahulu, lalu mengemis kelonggaran administratif kemudian.

Dampak Buruk: Guru Mengalami Curriculum Fatigue (Kelelahan Kurikulum)

Gagalnya organisasi menjadi benteng pertama penyaring kebijakan membawa dampak fatal yang langsung dirasakan oleh akar rumput:

1. Sindrom Kelelahan Psikis (Burnout): Guru mengalami frustrasi kronis karena belum sempat menguasai kurikulum lama, mereka sudah dipaksa beralih ke kurikulum baru yang istilah-istilah teknisnya sengaja dibuat rumit.

2. Kemunduran Substansi Mengajar: Waktu guru habis tersita di depan laptop untuk mengurus administrasi dan mengejar indikator formalitas kurikulum baru, sehingga esensi mendidik dan memperhatikan perkembangan karakter siswa di kelas terabaikan.

3. Hilangnya Wibawa Organisasi di Mata Akademisi: PGRI tidak lagi dipandang sebagai institusi intelektual yang disegani oleh para pakar pendidikan, melainkan hanya dianggap sebagai organisasi massa (ormas) yang sibuk dengan urusan seremonial pemilu organisasi ketimbang mutu pendidikan.

Kesimpulan: Membangun Counter-Expertise yang Independen

Kurikulum adalah kompas arah masa depan bangsa, bukan papan tulis tempat para elit birokrasi bisa menulis dan menghapus kebijakan sesuka hati demi mengejar target masa jabatan. PGRI harus segera membangunkan lembaga kajian kebijakannya dari tidur panjang.

Jika ingin kembali dihormati sebagai benteng pelindung guru, organisasi harus berani berinvestasi pada riset independen. Lembaga kajian organisasi harus diisi oleh para guru progresif dan peneliti pendidikan murni yang berani berkata “tidak” kepada kementerian jika sebuah draf kurikulum dinilai belum matang dan dipaksakan. Organisasi harus menjadi filter yang galak: biarkan para elit menteri berganti, namun kenyamanan dan kestabilan metode mengajar guru di ruang kelas harus tetap terlindungi.

link gacor